Pusat Perlu Bantu Kembangkan Banda Naira

AMBON, KOMPAS - Pemerintah pusat diharapkan mendukung pengembangan Kepulauan Banda Naira sebagai tujuan wisata dunia. Infrastruktur dasar yang harus dituntaskan adalah pembangunan bandar udara yang menelan anggaran sekitar Rp 300 miliar.

”Untuk pembangunan bandara, APBD Provinsi Maluku tidak bisa mencukupinya. Oleh karena itu, harus lewat APBN dan dianggarkan selama beberapa tahun. Kalau bandara sudah jadi, pengembangan lokasi wisata semakin mudah,” kata Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Maluku John Rante, Minggu (25/9/2016).

John tengah berada di Jakarta untuk mempresentasikan usulan pembangunan bandara Banda Naira kepada Kementerian Perhubungan.

Panjang landasan yang diusulkan minimal 1.400 meter agar bisa didarati pesawat minimal jenis ATR. Panjang bandara saat ini 900 meter sehingga hanya bisa didarati pesawat Cesna milik maskapai Susi Air dan Aviastar.

Selama ini penerbangan dari Ambon ke Banda Naira menggunakan dua pesawat itu dengan waktu tempuh 45 menit.

Frekuensi penerbangan satu kali dalam seminggu. Kepulauan itu terdiri atas 11 pulau dengan tujuh di antaranya dihuni 21.453 jiwa.

Banda Naira berada di tengah Laut Banda yang berjarak 125 mil laut (231,5 kilometer) dari Ambon. Daerah itu masuk Kabupaten Maluku Tengah.

Camat Banda Naira Kadir Sarilan mengatakan, masyarakat setempat sudah merelakan lahannya untuk pembangunan bandara baru.

Bandara yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk diperpanjang lagi karena dua ujung landasan berada di tepi jurang. ”Masyarakat sudah mendukung. Sekarang menunggu kapan dikerjakan,” ujarnya.

Masuknya pesawat besar akan memperlancar akses wisatawan menuju Banda Naira yang kini menjadi ikon wisata Maluku.

Kepulauan Banda Naira telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh Pemprov Maluku dengan penekanan pada sektor pariwisata dan perikanan.

Banda Naira terkenal kaya akan wisata alam mulai dari pantai hingga bawah air. Selain itu, yang tak kalah menarik adalah peninggalan sejarah.

Banda dulu menjadi tempat pengasingan beberapa tokoh pejuang kemerdekaan, yakni Mohammad Hatta, Sultan Syahrir, dan dr Tjipto Mangunkusumo. Mereka diasingkan Pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu, ada benteng dan istana mini peninggalan Belanda.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Anna Likko mengatakan, anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata di Maluku masih minim.

Dalam satu tahun, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku hanya mendapat kucuran dana Rp 7 miliar atau sekitar 0,2 persen dari APBD Provinsi Maluku. Anggaran itu untuk membayar gaji pegawai dan sisanya untuk promosi dan Pesta Teluk Ambon pada September. (FRN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.