Nur Choliq, Menjaga Kekayaan Laut Karimunjawa

Dia tidak hanya aktif menyosialisasikan cara mencari ikan tanpa merusak lingkungan, tetapi juga ikut menangkap nelayan nakal yang membahayakan kelestarian laut. Tak jarang, tindakan tegasnya mengundang serangan balik yang membahayakan.

Nur Choliq adalah warga Desa Kemojan, Kecamatan Karimunjawa, Jepara. Selama beberapa tahun terakhir, dia menjabat Ketua Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) di Desa Kemojan.

Pembentukan SPKP diinisiasi Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan.

”Di Desa Kemojan, SPKP terbentuk sejak tahun 2008. Namun, organisasi ini sempat tidak aktif sekitar dua tahun. Sejak 2010, SPKP kembali aktif,” ujar Choliq.

Kepulauan Karimunjawa, yang terdiri atas 27 pulau, merupakan tempat bertemunya banyak kepentingan. Kepulauan itu sejak lama dikenal sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia.

Selain tempat wisata, kepulauan ini juga memiliki kekayaan laut yang melimpah dan menjadi sumber penghidupan ribuan nelayan di sana.

Sejak 2009, pemerintah menetapkan Karimunjawa sebagai taman nasional sehingga aktivitas di kepulauan itu harus memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan.

Berdasarkan data Balai Taman Nasional Karimunjawa, luas Taman Nasional Karimunjawa mencapai 111.625 hektar.

Taman nasional itu terdiri atas sembilan zona, yakni zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan darat, zona pemanfaatan wisata bahari, zona budidaya bahari, zona rehabilitasi, zona perikanan tradisional, serta zona religi, budidaya, dan sejarah. Di setiap zona ada aturan terkait aktivitas apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang.

Choliq menjelaskan, tugas SPKP, antara lain, menyosialisasikan pembagian zona di Taman Nasional Karimunjawa dan aturan-aturan di setiap zona.

Di zona inti, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas karena zona itu tidak boleh mengalami perubahan akibat aktivitas manusia.

Di zona inti, aktivitas yang diperbolehkan hanyalah kegiatan penelitian, pendidikan, pemantauan, dan pengamanan.

Dia menambahkan, sebelum SPKP terbentuk, hubungan antara masyarakat dan Balai Taman Nasional Karimunjawa sempat tegang. Pasalnya, pemberlakuan zona di Karimunjawa dianggap membatasi warga mencari penghidupan.