Gunung Kidul Siapkan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan protokoler kesehatan di objek wisata yang akan diberlakukan setelah pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul Asti Wijayanti, Jumat (22/5/2020), mengatakan pihaknya sedang melakukan persiapan untuk menyambut datangnya wisatawan.

Baca juga: Pembukaan Pariwisata Yogyakarta Tunggu Rekomendasi Gugus Tugas

"Persiapan yang paling krusial untuk rencana tersebut adalah fasilitas kesehatan yang memadai. Saat ini seluruh tempat wisata di Gunung Kidul masih ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19," kata Asti.

Ia mengatakan persiapan tersebut dilakukan Dinas Pariwisata dalam minggu-minggu ini. Kemudian, bila fasilitas kesehatan sudah memadai di seluruh tempat wisata, maka aktivitas pariwisata bisa kembali dibuka.

"Obyek wisata di Gunung Kidul dibuka kembali setelah keadaan normal, protokol kesehatan siap dan sarana pendukung sudah jelas," katanya.

KOMPAS.com / Wahyu Adityo Prodjo Obyek wisata Embung Nglanggeran di Desa Nggalenggeran, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, Minggu (23/8/2015). Wisatawan dapat melihat pemandangan gunung-gunung api purba dan hamparan perkebunan buah dari Embung Nglanggeran.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Harry Sukmono mengatakan saat ini pihaknya sedang merumuskan pedoman atau protokol Covid-19 dengan pelaku wisata.

Pedoman ini diperlukan jika situasi berangsur normal dan wisata bisa kembali dibuka.

Baca juga: Isi Liburan Di Rumah Aja ala Taman Pintar Yogyakarta, Ada Aneka Layanan Virtual

"Perumusan pedoman ini sekaligus menyikapi langkah new normal yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Saat ini kami masih berkomunikasi dan meminta masukan dari pelaku wisata untuk pedoman tersebut," kata Harry.

Namun demikian, kata Harry, Dinas Pariwisata Gunung Kidul sendiri belum memastikan apakah pintu wisata akan kembali dibuka pada Juni mendatang. Sebab menurut Harry, situasi saat ini masih belum kondusif untuk kebijakan tersebut.