Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat di Pulau Pari

Sistem tersebut diawasi oleh ketua RW sebagai orang yang ‘disegani’ untuk mengawasi kegiatan masyarakat.

Masuk pantai perawan, pengunjung hanya dikenakan biaya Rp 5.000. Selain untuk membangun fasilitas wisata, pemasukan tersebut mempunyai fungsi sosial seperti kontribusi untuk janda, yatim, untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

Sebagian pemasukan tersebut disisihkan untuk dana kas dan sebagian untuk dana untuk orang-orang yang mengurus langsung pantai pasir perawan.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Pembelajaran

Dari sekitar 1.300 jumlah penduduk Pulau Pari, terdapat 90 persen pelaku wisata dan sisanya nelayan dan PNS. Namun, keuntungan kegiatan wisata bukan hanya dirasakan pengelola wisata, misal penyedia homestay, tetapi juga nelayan, dapat menjual ikan dengan harga lebih tinggi untuk penjualan ikan segar kepada wisatawan.

Selain itu, dari aspek kemerataan, ibu-ibu mendapat untung lebih banyak dari usaha catering dan kegiatan bersih-bersih akomodasi.

Menariknya, sistem yang dibangun bukan gaji. Dari aktivitas pariwisata, masyarakat Pulau Pari meningkat kualitas hidupnya seperti warga yang tadinya menyekolahkan anaknya hanya sampai SMP sekarang bisa menyekolahkan sampai ke jenjang kuliah.

Praktik pengelolaan wisata yang dilakukan masyarakat Pulau Pari patut diapresiasi dan direplikasi. Masyarakat Pulau Pari mengelola wisata secara berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dan sosial.

Masyarakat menjaga lingkungannya dan mendorong pemerataan bagi seluruh masyarakat Pari dari kegiatan wisata.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu Anggota Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membersihkan minyak dari pantai Pulau Pari, Minggu (8/4/2018).

Tolok ukur kemajuan, apabila belajar dari masyarakat Pulau Pari, yaitu kemajuan yang inklusif. Kemajuan ala warga Pulau Pari ini relevan dipelajari dan diterapkan pada askpek kehidupan lainnya, mengingat kondisi bumi yang memulai memanas karena perubahan global, yang salah satu penyebab utamanya disebabkan kegiatan ekonomi yang eksploitatif dan eksklusif.

Terakhir, praktik pengelolaan wisata yang dikelola oleh masyarakat ini perlu mendapatkan perlindungan hukum sehingga praktik positif yang dilakukan masyarakat yang berkelanjutan dapat terus berlanjut.