Cokelat Ransiki, Pengembangan Kakao Berkelanjutan di Papua Barat

Kompas.com - 22/08/2019, 21:11 WIB
Pendiri Pipiltin Cocoa, Tissa Aunilla pada peluncuran Rasinki 72% di Alun-Alun Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPendiri Pipiltin Cocoa, Tissa Aunilla pada peluncuran Rasinki 72% di Alun-Alun Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebatang cokelat dari Pipiltin Cocoa bernama Ransiki 72 persen tampak seperti cokelat pada umumnya. Selain cita rasa yang khas, cokelat Rasinki ini juga terbilang unik karena menjadi produk akhir dari perjalanan panjang dan kerja sama berbagai pihak di Papua Barat.

Perjalanan cokelat Ransiki dimulai dari Desa Abreso, Dusun Ransiki, Manokwari Selatan, Papua Barat.

Kakao merupakan komoditas lokal yang dihasilkan lewat hutan zona penyangga di area Pegunungan Arfak. Masyarakat setempat sejak lama menjadi petani kakao dan mencapai puncak kejayaan pada 1980-an. Sampai akhirnya usaha harus terhenti lantaran perusahaan penerima pasokan kakao rasinki gulung tikar.

"Kakao ini sempat ditinggalkan oleh masyarakat setempat sejak 2006. Sampai ada pemekaran daerah dan dibentuk koperasi kembali pada 2017," Kata Kepala Koperasi Petani Cokran Eiber Suth di Distrik Rasinki, Yusup saat ditemui di acara peluncuran Rasinki 72 persen dari Pipiltin Cocoa di Mal Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (22/9/2019).

Baca juga: Selamat Datang di Negeri Kopi dan Cokelat Jember

Geliat petani kakao di Rasinki kembali hidup. Terutama ketika ada kolaborasi dari Pemprov Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Pipiltin Cocoa, dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau.

Kini setiap bulan koperasi Eiber Suth menerima sekitar 45 ton kakao. Ada sekitar 200 petani kakao lokal yang menjual kakao ke koperasi.

"Adanya kakao ini membantu kesejahteraan masyarakat, terlihat perbandingan (kesejahteraan) sebelum dan sesudah ada koperasi," Kata Yusup.

Harga kakao fluktuatif. Namun rata-rata satu kilogram kakao dihargai Rp 23.000 sedangkan kakao yang telah difermentasi dihargai Rp 45.000 per kilogram.

Ilustrasi cokelatPicLeidenschaft Ilustrasi cokelat

Usaha yang selaras dengan alam

Papua Barat mendaulat diri sebagai provonsi dengan 70 persen daerah konservasi. Meski demikian menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Professor Charlie D Heatubun bukan berarti Papua Barat tidak menerima investor.

"Kita harus cari jalan untuk menyelaraskan kelestarian alam, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan," kata Charlie.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X