Miliki Risiko Penularan Covid-19 Rendah, Destinasi Wisata Alam Siap Dibuka Bertahap

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, banyak pelaku sektor pariwisata yang menanti pembukaan tempat wisata.

Wishnutama pun mengapresiasi hal tersebut, dan berencana membuka wisata alam yang memiliki risiko penularan Covid-19 rendah. Namun, rencana tersebut juga diikuti dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyusun dan mengusulkan protokol kesehatan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Usulan tersebut pun telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Baca juga: Bagaimana Protokol Kesehatan di Tempat Wisata Saat New Normal?

Wishnutama berharap, protokol kesehatan tersebut menjadi acuan pembukaan pariwisata.

“Jangan sampai terjadi kasus baru. Memperbaiki protokol bisa sehari dua hari, tapi mengembalikan rasa percaya butuh waktu lama. Jika tidak hati-hati dan disiplin, dampak ekonominya bisa lebih buruk lagi,” kata Wishnutama, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Wishnutama, saat melakukan jumpa pers bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Siti mengatakan, berdasarkan hasil kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah daerah melalui unit pelaksana teknis kerja kementerian, terdapat 29 taman nasional dan taman wisata alam yang sudah dapat dibuka secara bertahap.

Baca juga: 29 Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Boleh Buka Kembali

“Beberapa taman nasional yang akan kami buka antara lain Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru, dan Rinjani,” kata Siti.

Sementara itu, lokasi wisata lain di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bali, akan ditinjau kembali.