Waketum DPP Asita: PSBB Buka Tutup, padahal Sektor Pariwisata Baru Berjalan

KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menanggapi rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta yang akan kembali berlaku pada Senin (14/9/2020).

Menurut dia, PSBB yang ia sebut sebagai PSBB kedua ini seperti sistem buka tutup dan berdampak bagi sektor pariwisata yang baru saja berjalan kembali.

"Udah buka, ada transisi segala macam, akhirnya tutup lagi. Padahal, ada beberapa sektor ekonomi mulai berjalan, termasuk tempat hiburan, tempat wisata, dan sebagainya, kegiatan pariwisatalah," kata Budijanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: PSBB Total Diterapkan, Tempat Wisata Milik DKI Jakarta akan Ditutup

Namun, ia juga berpendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku pengambil keputusan lebih paham mengenai situasi perkembangan Covid-19 di daerah pimpinannya.

Untuk itu, Budijanto sepakat dengan keputusan Anies yang harus menarik rem darurat terkait PSBB.

Harap PSBB kali ini yang terakhir

Meski sepakat dengan keputusan tersebut, Budijanto tetap berharap bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berlarut-larut dalam menerapkan PSBB ketat.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pengunjung menikmati suasana Pantai Festival di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Sabtu (20/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka empat objek wisata di wilayah Ibu Kota pada fase pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Sabtu ini.

Ia pun berharap agar PSBB kedua kali ini merupakan yang terakhir agar dapat mengembalikan pergerakan sektor ekonomi dan pariwisata.

"Kami berharap ini PSBB terakhir. Kami berharap bersama semuanya bisa terus kembali berjalan lagi dengan baik," imbuh Budijanto.

Menurut dia, apabila PSBB diberlakukan terus-menerus, bukan hanya Jakarta yang berdampak, melainkan daerah di sekitarnya sebagai kota penyangga.

Baca juga: Bali Tunda Buka untuk Wisman, Travel Agent Butuh Bantuan Pemerintah