PHRI Minta Kemenparekraf Kawal Kebijakan Dana Hibah ke Pengusaha Hotel dan Restoran

Kompas.com - 22/10/2020, 10:15 WIB
Ilustrasi Hotel dengan Protokol Kesehatan. Dok. Puskompublik KemenparekrafIlustrasi Hotel dengan Protokol Kesehatan.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf) mengawal kebijakan pemberian dana hibah ke pengusaha hotel dan restoran.

"Kami juga meminta kepada Kemenpar untuk mengawal dalam hal implementasinya. Karena yang kami lihat di lapangan, dalam taraf sosialisasi ke daerah ada indikasi masalah miskomunikasi," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

Maulana mencontohkan, misalnya saja ketika proses sosialisasi di daerah yang tiba-tiba ada penambahan syarat.

Menurut dia, kejadian seperti itu akan menambah kerumitan bagi pengusaha hotel dan restoran untuk mendapatkan dana tersebut.

Baca juga: 151 Hotel di Batam Kantongi Sertifikat Penerapan Protokol Kesehatan

"Padahal kan dari pemerintah sendiri itu syaratnya sudah banyak kok. Nah, kita harapkan adanya sosialisasi yang dilakukan Kemenpar ke PHRI karena PHRI dari daerah lain juga perlu tahu syaratnya apa, seperti apa," sambung Maulana.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi dan menilai hal ini sebagai langkah baik yang dilakukan Kemenparekraf untuk memberikan dana hibah Rp 3,3 triliun kepada pengusaha hotel, restoran, dan pemerintah daerah (Pemda).

Ia juga mengatakan bahwa PHRI sebelumnya telah dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan ini.

ILUSTRASI - Kamar HotelShutterstock/Dragon Images ILUSTRASI - Kamar Hotel

"Kami dilibatkan saat program ini awalnya akan dibuat pada Februari 2020. Ini sebenarnya reprograming program pemerintah yang awal Februari lalu untuk pajak hotel restoran," ujar Maulana.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf) tengah menyiapkan dana sebesar Rp 3,3 triliun yang diperuntukkan bagi pengusaha pariwisata hotel, restoran, dan pemerintah daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dalam acara “Bincang Maya Tourism Industry Post COVID-19: Survival and Revival Strategy”, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Pengusaha Hotel, Restoran, dan Pemda akan Dapat Dana Hibah Pemerintah Rp 3,3 Triliun

Ia menjelaskan, dana tersebut terbagi masing-masing untuk kedua pihak, yaitu pelaku usaha pariwisata (hotel dan restoran), serta Pemda.

"30 persen dari dana hibah ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Angela dalam keterangan rilis.

Sementara itu, 70 persen sisanya dialokasikan sepenuhnya untuk membantu pelaku usaha hotel dan restoran dalam menjalankan operasional sehari-hari, juga untuk penerapan protokol kesehatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X