PHRI Kritik Kebijakan Pemerintah, Anggap Hanya Bagus Secara Desain

KOMPAS.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengkritik kebijakan pemerintah untuk sektor pariwisata yang dianggap hanya bagus secara desain saja.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menganggap bahwa program yang dilakukan pemerintah masih belum bisa membantu sektor pariwisata untuk bisa sekadar bertahan dari dampak pandemi Covid-19.

“Sementara, sektor pariwisata itu sekarang ini dalam kondisi seperti di rumah sakit. Dia sudah begitu parahnya dan harus masuk ICU sekarang ini. Jadi enggak bisa menunggu lama,” kata Maulana saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: PHRI Jabar Soal Cuti Bersama 2021 Dipotong: Rugi dan Hanya Bisa Pasrah

Salah satu yang ia kritik adalah program yang dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yakni kolaborasi dan inovasi.

Menurutnya, selama ini sektor pariwisata sudah menjalankan hal tersebut. Misalnya, melakukan inovasi paket selama pandemi. Seperti paket staycation, long-stay, work from hotel, dan study from hotel.

Tak lupa juga menyediakan hotel sebagai fasilitas akomodasi OTG (orang tanpa gejala), tenaga kesehatan, hingga repatriasi.

Dok. HHWT Ilustrasi Hotel Keluarga.

Selain itu, ada pula inovasi untuk hotel-hotel di Bogor yang menawarkan rate khusus selama pelaksanaan aturan ganjil-genap di Kota Bogor. Rate khusus tersebut juga termasuk diskon untuk para tamu sesuai ketentuan.

“Inovatif itu kan harus kita miliki kalau kita bicara pariwisata. Jadi enggak perlu didesain lagi oleh seorang menteri,” tegas Maulana.

Terkait imbauan kolaborasi, Maulana juga menegaskan sektor pariwisata selama ini telah melakukan hal itu.

Baca juga: Sah, Cuti Bersama 2021 Dipotong Jadi Cuma 2 Hari

Bahkan, kolaborasi ini sudah tercantum dalam program yang dicanangkan oleh Arief Yahya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pariwisata di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

“Beliau memunculkan namanya 3A; akses, amenitas, dan atraksi. 3A ini sudah mencerminkan apa yang diprogramkan oleh menteri ini. Inovatif dan kolaboratif itu sudah ada di sana semua. Jadi enggak ada program yang baru,” imbuhnya.

Destinasi super prioritas

Selain itu, Maulana juga mengkritik program destinasi super prioritas. Menurut Maulana, program ini tidak bertujuan untuk menggerakkan pariwisata domestik dan tidak tepat terus dikembangkan selama pandemi seperti saat ini.

Program ini juga ia nilai cenderung bertolak belakang dengan program Berwisata di Indonesia yang dicetuskan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga didukung Kemenparekraf.

Salah satu alasannya, karena pola berwisata wisatawan nusantara (wisnus) sudah bisa dipetakan dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya pola tersebut akan berulang.

Wisnus akan sangat bergantung dengan periode libur panjang yang mereka dapatkan salah satunya dari periode cuti bersama saat hari-hari besar dan juga libur anak sekolah.

dok. Instagram @disparkabsamosir Pemandangan Danau Toba di Sumatera Utara (dok. Instagram @disparkabsamosir).

Adanya pemangkasan cuti bersama tahun 2021 yang baru saja diresmikan pemerintah pun tentu saja akan makin menghilangkan kemungkinan wisnus bepergian ke luar daerah dan menggerakkan sektor pariwisata.

“Jadi lima prioritas itu yang digambarkan untuk membangun, meningkatkan income devisa sektor pariwisata yaitu dengan mengangkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman),” tutur Maulana.

Khususnya di masa pandemi, terus berlanjutnya proses pembangunan Destinasi Super Prioritas (DSP) ini dinilai kurang tepat.

“Dengan spending Rp 22 triliun sementara sektor pariwisatanya lagi berjuang di titik kritis untuk tetap bertahan dan tenaga kerjanya 60 persen sudah tidak bekerja lagi,” imbuh dia.

Baca juga: Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Ditargetkan Selesai 2022, Ini Progresnya

Apalagi, Maulana menambahkan, adanya rekam jejak pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap aset-aset di daerah cenderung tidak bisa terjaga.

Ia merasa bahwa alokasi anggaran untuk DSP itu akan jauh lebih berguna jika dialihkan atau dimanfaatkan untuk membantu sektor pariwisata bertahan lebih lama lagi.

Selain karena periode low season berkepanjangan, ditambah adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), datangnya bulan Ramadhan, serta pemangkasan cuti bersama 2021 membuat kondisi sektor pariwisata tidak akan menjadi lebih baik.

“Saya mengritik karena ini semakin lama semakin enggak jelas apa yang dibuat program. Kita cuman bicara wacana-wacana, sementara kita sudah masuk ICU. Enggak jelas implementasinya dan kapan menolongnya, good by design saja,” pungkasnya.