Sertifikat Vaksinasi Jadi Syarat Bepergian, Kemenparekraf Tunggu Kebijakan WHO

KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) masih menunggu kebijakan dari World Health Organization (WHO), kementerian, dan lembaga terkait lainnya soal sertifikat vaksinasi sebagai syarat bepergian.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam Konferensi Pers Mingguan Kemenparekraf, Kamis (18/3/2021).

“Ini kita harus lakukan langkah koordinatif karena WHO sendiri menurut bu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi), belum memutuskan dan posisi dari WHO ini adalah masih dalam pembahasan,” kata Sandiaga.

Salah satu sebabnya, adalah masih terbatasnya ketersediaan vaksin di setiap negara. Alhasil, tidak setiap orang memiliki akses yang sama dalam mendapatkan vaksin Covid-19.

Baca juga: Plus dan Minusnya Paspor Vaksin Covid-19 untuk Perjalanan Global

Jika akses terhadap vaksin belum setara untuk semua orang di setiap negara, penggunaan sertifikat atau paspor vaksin sebagai syarat bepergian akan menimbulkan ketidakadilan.

Karena itulah Sandiaga memutuskan akan menunggu putusan dari kementerian dan lembaga terkait. Saat ini pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sedang melakukan tahap finalisasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga WHO terkait hal ini.

“Kita akan ikut putusan dari kementerian dan lembaga terkait. Saya ingin tegas saja bahwa Kemenparekraf hadir, apa yang kita bisa lakukan kita dorong. Keputusan yang nanti diambil akan langsung kita implementasikan, kita eksekusikan,” imbuh Sandiaga.

Untuk sementara waktu, Kemenparekraf akan terus berusaha untuk mendorong ketersediaan vaksinasi di kalangan pelaku parekraf.

Paspor vaksin digital

Sebelumnya, sudah ada beberapa negara yang mengumumkan siap mengakui paspor vaksin digital. Mereka menerapkan syarat masuk lebih ringan bagi pelancong yang telah divaksinasi Covid-19.

Di Uni Eropa, ada 15 negara yang mengumumkan kebijakan tersebut dalam rangka menyelamatkan pariwisata musim panas mereka khusus untuk memfasilitasi perjalanan di sekitar Uni Eropa.

Ilustrasi