PHRI Bali Optimistis Work From Bali Dapat Pulihkan Pariwisata

Ia menuturkan bahwa pihak perhotelan sejak lama sudah melakukan berbagai persiapan terkait protokol kesehatan guna menyambut rencana kedatangan wisatawan mancanegara kembali ke Bali. Bahkan, sebagian besar hotel di sana sudah mendapatkan sertifikasi CHSE (cleanliness, health, safety, environmental sustainability) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Baca juga: Manfaat Work From Bali, Bisa Bantu Pulihkan Pariwisata di Bali

"Baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada di hotel sudah siap, bahkan sertifikat CHSE itu saja kita juga kerja sama dengan Kemenkes. Saya yakin Nusa Dua sudah siap," imbuhnya.

Okupansi hotel di Bali sepanjang periode libur Lebaran 2021

Lebih lanjut, Perry mengungkapkan bahwa okupansi hotel di Bali sepanjang periode libur Lebaran 2021 tidak mengalami peningkatan signifikan.

Ia mengatakan bahwa rata-rata okupansi hotel hanya sekitar 10,24 persen atau di bawah 20 persen.

"Karena kita tahu ya jumlah kamar di Bali cukup besar dengan hanya kedatangan (wisatawan) domestik yang dalam pandemi ini juga terbatas. Jadi tidak terlalu mendongkrak okupansi yang ada," ucap Perry.

Baca juga: Work From Bali Ditargetkan sebagai Pertolongan Pertama Pariwisata Bali

Oleh karenanya, Perry berharap bahwa upaya WFB ini dapat diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintah lain di luar koordinasi Kemenko Marves.

Ia menuturkan, hal itu akan semakin meningkatkan kepercayaan dan rasa aman wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Sehingga, dampak untuk pemulihan pariwisata di Bali semakin besar.

WFB mendapat sejumlah kritik

Selain sambutan baik, program WFB juga mendapat kritik dari pejabat dan masyarakat.

Salah satunya, melansir dari Kompas.com, dari Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata (ICPI) Azril Azahari. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan WFB yang dicanangkan oleh pemerintah ini kurang tepat dan bijak.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi Bali - Pura Tanah Lot.

Menurutnya, beberapa hal dalam kebijakan tersebut masih perlu dikritik. Sebab, ia menilai hal ini dapat berujung menimbulkan rasa ketimpangan sosial pada pemerintah daerah provinsi lainnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Work From Bali, Efektif Pulihkan Pariwisata?

Bahkan, kebijakan tersebut juga dipertanyakan oleh masyarakat seperti dilansir dari Kompas.com, Sabtu (22/5/2021). Mereka mempersoalkan mengapa pemerintah hanya memilih kawasan Nusa Dua sebagai tempat dilaksanakannya program ini.