PHRI Bali Optimistis Work From Bali Dapat Pulihkan Pariwisata

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan work from Bali (WFB) yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

Perry mengungkapkan bahwa program tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendongkrak pariwisata di Bali agar bisa bergeliat kembali.

Baca juga: Asosiasi Perjalanan Wisata Bali Sambut Baik Work From Bali

"Kami PHRI Bali tentunya menyikapi kebijakan WFB yang dibuat oleh pemerintah dengan baik. WFB ini bisa membantu kita berjuang dalam meningkatkan kembali pariwisata kita di Bali," kata Perry saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (27/5/2021).

Seperti yang diberitakan Kompas.com sebelumnya, pemerintah membuat program WFB yang difasilitasi negara untuk 25 persen aparatur sipil negara (ASN). Adapun program tersebut di bawah naungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang mengomandoi tujuh kementerian, salah satunya Kemenparekraf.

SHUTTERSTOCK / GODILA Ilustrasi Bali - Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali.

Lebih lanjut Perry menjelaskan, dalam hal ini tentunya pariwisata tidak bisa mengalami peningkatan signifikan dalam sekejap. Sebab, dibutuhkan waktu untuk membenahi sektor pariwisata Bali yang tergolong cukup besar, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi.

Baca juga: Manfaat Work From Bali, Bisa Bantu Pulihkan Pariwisata di Bali

"Untuk mencapai hal-hal besar memang harus dimulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi upaya yang ada ini kita dukung dengan baik," ujar Perry.

Ia juga mengatakan, persentase peningkatan pariwisata tidak terlalu signifikan jika dilihat dari kedatangan 25 persen ASN. Kendati demikian, hal ini akan memberi multiplier effect yang cukup besar ke depannya bagi sektor pariwisata.

"Kalau dilihat dari sisi kedatangan 25 persen ASN, sangat kecil sekali persentasinya. Tapi, yang kita ingin lihat tadi adalah dengan adanya kedatangan mereka akan memberikan dampak multiplier effect 3-4 kali dari yang mereka lakukan," jelas Perry.

Baca juga: Pariwisata Bali Sekarat, Pemerintah Luncurkan Program Work From Bali

Ia berharap dengan dimulainya WFB, kedatangan wisatawan domestik ke Bali akan berlanjut nantinya.  

Nusa Dua, lokasi yang tepat untuk WFB

Adapun dalam program ini, pemerintah memilih kawasan Nusa Dua sebagai pusat lokasi terlaksananya WFB.

Melansir dari Kompas.com, pada Selasa (25/5/2021), Nusa Dua dipilih lantaran berada di bawah Indonesia Tourism Development Corporation atau Bali Tourism Development Corporation (ITDC). Selain itu, daerah tersebut juga dinilai lebih mudah untuk dipantau.

ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF Foto dirilis Minggu (20/9/2020), memperlihatkan pekerja mengenakan alat pelindung wajah saat menyiapkan meja makan restoran hotel sesuai ketentuan sertifikasi fasilitas wisata di Nusa Dua. Keseriusan penerapan berbagai protokol kesehatan di Bali ditargetkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 sehingga mampu membangun kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi Pulau Dewata kembali.

Dalam hal ini, Perry mengatakan, dirinya memahami soal pemilihan kawasan Nusa Dua di Bali sebagai pusat dijalankannya WFB. Salah satu faktornya karena daerah itu sudah masuk dalam green zone (zona hijau).

"Nanti kan juga dievaluasi dan diawasi juga apakah WFB ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan klaster baru di sana. Kalau tidak ada, pastinya akan berkembang ke daerah lainnya," tuturnya. 

Baca juga: Pemerintah Pilih Work From Bali di Kawasan Nusa Dusa, Mengapa?

Namun, ia menambahkan, berdasarkan rapat tingkat menteri, pihaknya mendengar bahwa kebijakan tersebut rencananya akan diperluas ke seluruh Bali, dengan catatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Bali harus segera dituntaskan terlebih dahulu dan melihat hasil evaluasi yang ada.

Selain masuk dalam zona aman, Perry juga mengatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia serta protokol kesehatan di kawasan Nusa Dua juga sudah cukup baik.

KOMPAS.com/Nur Rohmi Aida Kawasan Pantai Nusa Dua

Ia menuturkan bahwa pihak perhotelan sejak lama sudah melakukan berbagai persiapan terkait protokol kesehatan guna menyambut rencana kedatangan wisatawan mancanegara kembali ke Bali. Bahkan, sebagian besar hotel di sana sudah mendapatkan sertifikasi CHSE (cleanliness, health, safety, environmental sustainability) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Baca juga: Manfaat Work From Bali, Bisa Bantu Pulihkan Pariwisata di Bali

"Baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada di hotel sudah siap, bahkan sertifikat CHSE itu saja kita juga kerja sama dengan Kemenkes. Saya yakin Nusa Dua sudah siap," imbuhnya.

Okupansi hotel di Bali sepanjang periode libur Lebaran 2021

Lebih lanjut, Perry mengungkapkan bahwa okupansi hotel di Bali sepanjang periode libur Lebaran 2021 tidak mengalami peningkatan signifikan.

Ia mengatakan bahwa rata-rata okupansi hotel hanya sekitar 10,24 persen atau di bawah 20 persen.

Dok. Marriott International. Renaissance Bali Nusa Dua.

"Karena kita tahu ya jumlah kamar di Bali cukup besar dengan hanya kedatangan (wisatawan) domestik yang dalam pandemi ini juga terbatas. Jadi tidak terlalu mendongkrak okupansi yang ada," ucap Perry.

Baca juga: Work From Bali Ditargetkan sebagai Pertolongan Pertama Pariwisata Bali

Oleh karenanya, Perry berharap bahwa upaya WFB ini dapat diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintah lain di luar koordinasi Kemenko Marves.

Ia menuturkan, hal itu akan semakin meningkatkan kepercayaan dan rasa aman wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Sehingga, dampak untuk pemulihan pariwisata di Bali semakin besar.

WFB mendapat sejumlah kritik

Selain sambutan baik, program WFB juga mendapat kritik dari pejabat dan masyarakat.

Salah satunya, melansir dari Kompas.com, dari Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata (ICPI) Azril Azahari. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan WFB yang dicanangkan oleh pemerintah ini kurang tepat dan bijak.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi Bali - Pura Tanah Lot.

Menurutnya, beberapa hal dalam kebijakan tersebut masih perlu dikritik. Sebab, ia menilai hal ini dapat berujung menimbulkan rasa ketimpangan sosial pada pemerintah daerah provinsi lainnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Work From Bali, Efektif Pulihkan Pariwisata?

Bahkan, kebijakan tersebut juga dipertanyakan oleh masyarakat seperti dilansir dari Kompas.com, Sabtu (22/5/2021). Mereka mempersoalkan mengapa pemerintah hanya memilih kawasan Nusa Dua sebagai tempat dilaksanakannya program ini.