Ferdy Hasiman
Peneliti

Peneliti di Alpha Research Database. Menulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Gramedia 2019. dan Monster Tambang, JPIC-OFM 2013.

Mempersoalkan Skema Bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo

Kompas.com - 03/08/2022, 08:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PT Flobamor memonopoli

PT Flobamor bentukan pemerintahan provinsi itu belum memiliki bentuk fisiknya di TNK. Perusahaan itu menggunakan sistem online yang kontrolnya entah ada di provinsi atau Jakarta.

Namun, ekspansi bisnisnya sudah merambah ke mana-mana dan hampir mengontrol semua rantai jaringan bisnis pariwisata dari hulu (bandara, kapal, agen travel) sampai pengkaplingan ruang bisnis di kawasan pulau Komodo dan Padar.

Padahal, tujuan terbesar wisatawan ke Labuan Bajo adalah dua tempat yang tiketnya dinaikan secara signifikan itu. PT Flobamor sudah mencaplok ruang (lahan dan laut) yang akan menjadi mata pencaharian warga di sekitar TNK dan berbagai bisnis pariwisata di Labuan Bajo. Tak mengherankan jika banyak yang mengatakan perusahaan ini memonopoli bisnis pariwisata di Labuan Bajo.

Protes pelaku pariwisata dan masyarakat sipil di Labuan Bajo terhadap kebijakan tarif masuk ke Komodo dan Padar juga dialamatkan langsung kepada ekspansi bisnis PT Flobamor. Mereka protes karena perusahaan ini tampak sangat perkasa dengan menggunakan kekuatan negara.

Baca juga: Imbas Kenaikan Tiket Kawasan TN Komodo, HPI NTT Sebut 10.000 Wisatawan Batal Kunjungi Labuan Bajo

Ini sangat ironi. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan daerah (representasi negara) hadir melakukan monopoli bisnis pariwisata dan ditopang regulasi ketat dari negara. Cara bisnisnya pun sangatlah modern, mengikuti trend start-up dan bisnis gaya baru, sehingga PT Flobamor itu hanya nama, karena sistemnya yang berjalan.

Perusahaan itu juga berbisnis bak agen travel. Apabila ada wisatawan ke pulau Padar, Komodo, dan Pink Beach, dia harus mendaftar ke aplikasi INASA (sistem yang digunakan PT Flobamor untuk berbisnis online pariwisata) dan melakukan transfer ke Bank NTT melalui rekening PT Flobamor.

Ini sangat monopolistik. Sudah mendapat jatah penagihan tiket di Komodo dan Padar, ternyata perusahaan itu juga mengkapling rantai jaringan bisnis lainnya yang masuk ke dua zona wisata dengan pengunjung terbesar itu.

Ketika ada yang berdemo seperti sekarang, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengerahkan aparat kepolisian dan Brimob.

Bisnis online yang digunakan PT Flobamor di atas tanpa hambatan apapun dari KLHK. Padahal, otoritas yang berkuasa penuh di kawasan TNK adalah KLHK. Banyak orang di Labuan Bajo bertanya, mengapa KLHK tak bisa mengatur cara berbisnis PT Flobamor ini? Mengapa KLHK tak mampu berhadapan dengan kekuasaan pemerintah provinsi yang seolah berkuasa penuh di TNK?

Jawabannya tampaknya tak bisa lurus, harus memakai logika ekonomi politik yang rumit.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.