Mempersoalkan Skema Bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo

Berbagai akses dan kemudahan disediakan negara, mulai dari regulasi, kebijakan pembatasan pengunjung atau kenaikan tiket demi akumulasi PT Flobamor. Ini skema bisnis yang murni kapitalis, menggunakan tangan negara menguasai ruang dan pasar.

Baca juga: Biaya Masuk TN Komodo Naik, Konsep Konservasi Dipertanyakan

Jika demikan soalnya, ini adalah bentuk tak kelihatan dari privatisasi TNK atas bantuan tangan negara.

Group-group bisnis di republik ini sudah sangat lihai membuat skema bisnis dengan pemerintah daerah. Jika ada regulasi ketat yang tak memungkinkan mereka masuk secara langsung berbisnis, seperti di TNK, mereka gunakan saja BUMD milik provinsi untuk bisnis. Yang kelihatan ke publik memang perusahaan daerah, tetapi cara mereka berbisnis murni kapitalis, pengeruk untung.

Kita butuh jawaban jujur dari Pemprov NTT terkait skema bisnis dan tujuan bisnis PT Flobamor di TNK. Jika kepentingannya untuk menaikan penerimaan daerah melalui BUMD agar pertumbuhan daerah naik, mengapa berbisnis dengan cara monopolistik?

Jika itu yang harapkan, maka, logika pemerintah daerah dalam pertumbuhan adalah trickle-down-effect atau efek kucuran ke bawah yang banyak dikritik para ekonom seluruh dunia saat ini? Trickle-down-effect itu hanya menguntungkan kelas elite, bukan rakyat kecil, seperti rakyat miskin di NTT.

Bukankah pelaku-pelaku pariwisata dan pelaku usaha kecil di Labuan Bajo itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah jika pariwisata meningkat?

Pertumbuhan pariwisata sangat tergantung pada mobilitas dan arus manusia masuk ke Labuan Bajo. Semakin besar mobilitas manusia, pertumbuhan daerah pasti meningkat, karena multiplier-effect-nya sangat besar. Wisatawan yang masuk akan membuat roda ekonomi rakyat berputar, konsumsi daerah meningkat dan kelak pariwisata super premium itu bisa dinikamati semua rakyat NTT, bukan segelintir pihak.

Perlu transparan & hentikan.

Karena itu, saya sangat terharap jawaban terbuka Pemprov NTT terkait eksistensi PT Flobamor agar tidak menimbulkan kecurigaan terus-menerus. Pemprov NTT harus menjelaskan secara rinci dan detail skema-skema bisnis PT Flobamor sebagai perusahaan daerah.

Pemprov juga perlu menjelaskan secara transparan, siapa mitra bisnis PT Flobamor dan mengapa dana bagi hasil dari kenaikan tiket lebih besar ke PT Flobamor daripada untuk biaya konservasi?

Jika perlu, Pemprov NTT menghentikan aktivitas bisnis PT Flobamor yang membunuh usaha pelaku pariwisata di Labuan Bajo.

Pemprov dan KLHK juga perlu menimbang ulang, menghentikan kebijakan kenaikan tiket masuk ke Komdo dan Padar agar pariwisata Labuan Bajo kembali bergairah seperti sediakala. Pengkaplingan ruang dan wilayah TNK hanya untuk kepentingan bisnis tak dibenarkan, karena pariwisata Labuan Bajo untuk semua orang.