Benahi Keamanan KRL

Dalam SPM yang diberlakukan sejak Februari itu disebutkan, petugas keamanan minimal seorang untuk menjaga dua kereta. Artinya, jika satu rangkaian terdiri atas delapan kereta, minimal ada empat petugas keamanan. Standar pintu juga diatur, minimal 95 persen sesuai standar teknis. KRL nonekonomi (commuter line) standar pintu sudah lebih baik karena menutup saat perjalanan. Tidak demikian dengan KRL ekonomi.

”Seharusnya enam bulan setelah pemberlakuan SPM, Agustus ini, ada evaluasi. Ini harus jadi momentum pembenahan. Jika perlu, subsidi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, ya dilakukan saja,” tuturnya.

Sekretaris PT KAI Commuter Jabodetabek Makmur Syaheran menuturkan, dengan adanya kasus yang menimpa Rian tidak bisa serta-merta diartikan bahwa KRL tidak aman atau rawan kejahatan. Menurut dia, pihaknya sudah berupaya memperbaiki keamanan KRL, tetapi masih kerap terkendala fasilitas dan biaya. Dengan jumlah penumpang KRL ekonomi yang begitu banyak dan kerap berjubel, pintu kereta sulit ditutup karena bisa memancing masyarakat bertindak anarki.

”Untuk KRL commuter line, kami sudah menambah personel keamanan. Operasionalisasi KRL ekonomi itu langsung di bawah PT KAI Daerah Operasi I karena ada kandungan PSO (public service obligation)-nya,” tutur Syaheran.

Biaya perawatan dan pengobatan Rian, menurut Syaheran, akan ditanggung karena PT KAI sudah bekerja sama dengan PT Jasa Raharja. (GAL)