Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Jangan Cuma Ditunda, Harus Dibahas Ulang

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Belasius Pandur meminta pemerintah pusat dan Provinsi NTT agar meninjau kembali kebijakan menaikkan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo Rp 3,75 juta.

"Sebaiknya jangan pakai bahasa ditunda. Dibatalkan. Bicara ulang. Kebijakan itu harus dibahas dari bottom up bukan top down," kata Belasius kepada Kompas.com, Kamis (11/8/2022).

Ia mengatakan, penetapan tarif masuk ke TN Komodo itu harus melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah daerah Manggarai Barat, DPRD, pelaku pariwisata, dan masyarakat setempat.

Baca juga: Tarif Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Ditunda sampai Januari 2023

"Jangan sosialisasi itu kebijakan di Kantor Bupati dan DPRD. Turun ke masyarakat. Libatkan pelaku pariwisata yang adalah garda terdepan pariwisata di Labuan Bajo," ujar dia.

Dengan demikian, sambung Belasius, kebijakan akan lahir dari rahim rakyat bukan dan dari pemerintah semata.

Akibat tidak ada diskusi dan sosialisasi dengan masyarakat

Menurutnya, aksi penolakan oleh masyarakat khusus pelaku pariwisata terhadap kebijakan kenaikan tarif baru ke TN Komodo itu sangatlah wajar.

Baca juga: Biaya Masuk TN Komodo Naik, Konsep Konservasi Dipertanyakan

Sebab, kebijakan tersebut dianggap langsung diambil tanpa melalui diskusi dan sosialisasi kepada mereka.

SHUTTERSTOCK/MO WU Ilustrasi wisatawan Pulau Komodo.

"Ini kan tiba-tiba diumumkan. Lalu di-launching di hotel mewah. Pelaku wisata juga tidak dilibatkan. Kebijakan apa begitu?" tutur dia.

Baca juga: Pelaku Wisata Demo Tarif Pulau Komodo, Menparekraf Ajak Diskusi

Sebagai anggota DPRD Manggarai Barat, dirinya meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT agar kebijakan itu dikaji lagi.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

"Mumpung ada waktu. Diskusi dan dengarkan suara pelaku pariwisata di Labuan Bajo dan Flores umumnya. Sehingga, kemudian nanti tidak ada lagi polemik karena kebijakan itu lahir karena ada diskusi bersama," sambung Belasius.