Sandiaga Bantah Iuran Pariwisata Akan Dibebankan ke Tiket Pesawat

KOMPAS.com - Viral di media sosial terkait isu iuran pariwisata yang disebut-sebut akan dibebankan pada tiket pesawat.

Hal itu bermula dari unggahan Pemerhati Penerbangan, Alvin Lie melalui akun X pribadinya @alvinlie21.

"Ada Menteri yang gemar teriak bahwa harga tiket pesawat mahal. Menghambat pariwisata. Sekarang pemerintah malah akan bebankan iuran pariwisata untuk dititipkan pada harga tiket pesawat," tulisnya.

Baca juga: Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga: Hanya Tiket Bisnis

"Konsumen taunya harga tiket yang naik, padahal uangnya bukan ke airline. Piye tho iki?" ungkap Alvin pada Sabtu (20/4/2024).

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Tidak akan tambahkan beban ke tiket pesawat

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, menanggapi hal ini. Menurut dia, hal tersebut masih dikaji lebih lanjut.

"Memang ada rapat koordinasi pembahasan untuk rencana dana pariwisata berkelanjutan dan per hari ini, jangan khawatir, tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," jelas Sandiaga.

Tangkapan layar Kompas.com/Krisda Tiofani TRAVEL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam program The Weekly Brief with Sandi Uno daring, Seni (22/4/2024).

Sandiaga juga mengatakan, pemerintah mendengar keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat domestik.

"Oleh karena itu, kita tidak akan menambah beban, tetapi kami sedang mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana pariwisata," ujar Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandiuno daring, Senin (22/4/2024).

Baca juga:

• Harga Tiket Pesawat ke Indonesia Timur Mahal, Jumlah Penerbangan Akan Ditambah
• Alasan Tiket Pesawat Domestik Mahal Versi Pengamat, Ada Banyak Faktor

Sejauh ini, Sandiaga meluruskan bahwa belum ada keputusan dan besaran dana pariwisata pasti yang sudah ditetapkan, tetapi sumber dana awalnya tetap menggunakan anggaran pemerintah.