Menurut dia, banyak tokoh Indonesia yang berkiprah di sana. Salah satunya adalah M.H. Thamrin.
Saat Gedung Volksraad menjadi gedung pemerintahan Hindia Belanda, di sana juga dijadikan sebagai tempat pertemuan para anggota Dewan Pemerintahan Hindia Belanda (Raad van Indie).
Hal ini tertera dalam katalog Pameran Peringatan Hari Ulang Tahun ke-300 Kota Batavia yang diselenggarakan di Museum Amsterdam pada Juni-Juni 1919.
Baca juga: Kisah Unik Desa Pancasila di Kaki Gunung Tambora, Seperti Apa?
Namun, pada saat itu pemerintah membangun gedung tersendiri bagi Raad van Indie. Lokasinya di barat Gedung Volksraad di Jalan Pejambon Nomor 2.
Berbeda dengan Gedung Volksraad, gedung untuk Raad van Indie hanya berisi orang-orang pemerintahan Belanda saja.
Pertahanan Belanda terdesak dalam waktu singkat saat Jepang mulai masuk ke Tanah Air. Ini membuat Panglima Angkatan Bersenjata Belanda, Letnan Jenderal Ter Poorten, menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942.
Pada 1943, Pemerintah Militer Jepang membentuk Tyuuoo Sangi-In (Badan Pertimbangan Pusat). Tugasnya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah.
Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan pemerintah seputar politik dan memberi pertimbangan seputar tindakan yang harus dilakukan.
Pada 16-20 Oktober 1943, mereka mengadakan sidang pertamanya di Gedung Voklsraad. Sidang-sidang berikutnya pun dilakukan di sana.
Selain Tyuuoo Sangi-In yang mengadakan sidang di Gedung Volksraad, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) juga pernah melakukannya pada 29 Mei-1 Juni, dan 10-17 Juli 1945.
Baca juga: Bung Karno, Kota Ende, dan Pancasila
Asep mengatakan bahwa Gedung Volksraad sempat menjadi gedung kosong saat pergantian pemerintahan dari Belanda ke Jepang.
“Pernah beberapa bulan ditinggalkan. Obyek vital yang terlihat dari udara dihindari oleh pemerintah baru. Atap juga dicat warna gelap agar tidak kena pesawat pembawa bom,” ucapnya.
Meski sempat dikosongkan saat peralihan pemerintahan dari Belanda ke Jepang, gedung tidak dikosongkan saat peralihan pemerintahan dari Jepang ke Indonesia.
Hingga saat ini, Asep mengatakan bahwa belum ada catatan dan pihak yang menyatakan kapan Gedung Volksraad berubah nama menjadi Gedung Pancasila.
Namun, tak dapat dipungkiri bahwa gedung terlibat saat para pemimpin negara memutuskan untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia.