Jemaah Haji Furoda Batal Berangkat, Bagaimana Pencegahan di Kemudian Hari?

Kompas.com - 04/07/2022, 06:37 WIB

Faqihah Muharroroh Itsnaini,

Nabilla Tashandra

Tim Redaksi

Faqihah Muharroroh Itsnaini

Penulis

Nabilla Tashandra

Editor

Lihat Foto

Seorang jamaah haji duduk sambil menaungi diri dengan payung di Masjidil Haram dalam Haji pertama setelah pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka kembali kegiatan Haji untuk warganegara asing yang ditutup akibat pandemi COVID-19 selama dua tahun di Mekah, Arab Saudi, Jumat (1/7/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem/wsj/NBL).(ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem)

Seorang jemaah haji mengambil air zamzam di Masjidil Haram Mekkah

Jamaah calon haji antre masuk ke dalam bus saat pelepasan dan pemberangkatan jamaah haji kloter 43 di Gedung Dakwah Islamiyah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (1/7/2022). Sebanyak 259 orang jamaah calon haji dari Kota Tasikmalaya diberangkatkan menuju Asrama Haji Embarkasi Bekasi dan diterbangkan ke Tanah Suci pada 2 Juli 2022 dini hari. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/rwa.

KOMPAS.com - Ratusan calon jemaah haji Furoda batal berangkat ke tanah pada tahun ini, akibat kesulitan mendapatkan visa haji furoda atau visa haji mujamalah.

Untuk mencegah hal ini kembali terjadi di kemudian hari, apa yang harus dilakukan?

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyarankan agar kuota haji furoda ke depannya bisa diatur dalam undang-undang.

Sebab saat ini, menurutnya kuota haji furoda atau haji mujamalah tidak memiliki payung hukum sehingga menjadi kurang jelas.

Akibatnya, seperti tahun ini, misalnya, masih ditemukan persoalan visa haji furoda yang keluar mendadak dan tidak adanya kepastian kuota.

"Untuk mereka yang tidak ingin antre dalam kuota nasional, usulannya mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi, dimanfaatkan sebagian persentasenya untuk haji furoda atau mujamalah. Ini dibawa ke Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh), diperbaiki atau ditambahkan dalam visa mujamalah."

Demikian Syam menjelaskan saat dihubungi oleh Kompas.com, Minggu (03/07/2022).

Jika sudah ditambahkan dalam UU tersebut, katanya, para calon jemaah haji furoda tidak perlu khawatir lagi mengenai kepastian visa.

Meski mengusulkan agar ada kepastian kuota haji furoda, Syam menegaskan bukan berarti hal ini mengambil kuota haji reguler.

"Jadi bukan mengambil dari kuota asli, karena akan mengganggu untuk antrean yang sudah panjang dan tertunda. Ini hanya beberapa persentasenya, nanti yang akan diusulkan atau jadi usulan dari pemerintah-Kementerian Agama, ke DPR Komisi VIII, untuk dibahas dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," tambahnya.