Pemerintah Tolak WNA Kerja di Bali Ambil Lahan Warga Lokal

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan, Pemerintah Indonesia menolak tegas praktik bisnis Warga Negara Asing (WNA) yang mengambil alih lahan pekerjaan masyarakat Indonesia.

"Pemerintah akan menolak secara tegas praktik-praktik bisnis, seperti berdagang, kursus mengendarai motor, hingga fotografi yang sebaiknya diarahkan untuk para masyarakat Indonesia yang membutuhkan lapangan kerja," kata Menparekraf dalam Weekly Press Briefing secara daring, Senin (6/3/2023).

Baca juga:

• Menparekraf: Wisman Harus Taat Aturan Saat Berwisata di Indonesia
• Turis Asing yang Nyalakan Bom Asap di Kawah Ijen Akan Kena Blacklist

Hal ini ia sampaikan guna menanggapi maraknya kejadian WNA di Bali yang menjalankan praktik bisnis yang tidak seharusnya dan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (1/3/2023), banyak WNA di Bali yang kedapatan bekerja secara ilegal.

Diduga ada sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang melakoni sejumlah pekerjaan, antara lain berjualan sayur, menjadi fotografer, dan membuka bisnis rental kendaraan.

Baca juga: Lebih dari 735.000 Turis Asing Kunjungi Indonesia pada Januari 2023

Dok. Pixabay/Sandy Griffin Ilustrasi wisatawan mancanegara di Bali.

Padahal, apabila WNA ingin berbisnis atau bekerja jarak jauh (digital nomad) di Indonesia, mereka harus memiliki visa yang disediakan pemerintah untuk tujuan tersebut.

"Misalnya digital nomad yang adalah pekerja yang dapat bekerja dari mana saja, umumnya bekerja di bidang digital atau IT, mereka berkegiatan tentunya kita fasilitasi," kata Sandiaga.

Baca juga:

• Ada 3.017 Wisatawan Digital Nomad Selama 2022, Terbanyak di Canggu
• 15 Tempat Terbaik di Dunia untuk Digital Nomad, Ada Indonesia

Tentunya dengan catatan, tidak boleh mengambil lahan kerja dari lapangan kerja yang tidak diperuntukkan bagi wisman tersebut.

"Pemerintah tidak melarang aktivitas digital nomad selama mereka tidak menggantikan peran dan lapangan kerja yang seharusnya diutamakan bagi warga negara Indonesia. Dia (WNA) tidak boleh mengambil lahan pekerjaan yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: Bali Ditargetkan Jadi Tempat Workcation untuk Digital Nomad