Jangan Jadikan Vaksin Indikator untuk Hapus Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

KOMPAS.com – Epidemiolog Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengatakan, program vaksinasi Covid-19 yang sudah mulai pada Rabu (13/1/2021) jangan sampai dijadikan indikator untuk menghilangkan kapasitas pengunjung di tempat wisata.

“Baru mulai vaksin bukan berarti tempat wisata, area destinasi wisata, hotel, restoran, dan lain-lain buka kembali dengan volume kunjungan normal,” tegasnya kepada Kompas.com, Rabu.

Menurutnya, saat ini program vaksinasi masih pada tahap awal. Sementara itu, relaksasi kapasitas kunjungan dapat dilakukan jika 40-50 persen masyarakat Indonesia sudah divaksin.

Baca juga: Bandara Changi Singapura Ingin Jadi Penyimpanan Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Indonesia?

Kendati demikian, meski persentase masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 sudah tercapai, protokol kesehatan yang diterapkan jangan dilonggarkan.

Bahkan, Hermawan menyarankan agar pemerintah melonggarkan kapasitas pengunjung saat herd immunity sudah terjadi atau 70 persen populasi sudah mendapatkan vaksin.

“Sekitar 182 juta dari 265 juta penduduk Indonesia. Ini adalah catatan penting. Dengan demikian, tidak tepat kalau sekarang baru dimulai vaksin, lalu hotel, area pariwisata, restoran langsung kembalikan volume 100 persen,” ujarnya.

“Tidak bisa begitu. Protokol kesehatan tetap digunakan. Pemerintah punya PPKM, itu bukan dilonggarkan justru harus diperketat dan ditaati,” sambung Hermawan.

Kenapa protokol kesehatan tetap jalan walau ada vaksin?

Hermawan tidak menampik jika saat ini ada orang-orang yang heran mengapa protokol kesehatan harus tetap ditaati atau diperketat meski program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan.

“Ada vaksin tetap harus waspada tinggi. Ada vaksin juga tidak semua tiba-tiba divaksin, tapi bertahap dengan sasaran tentu karena dosis terbatas,” jelasnya.

Selain itu, jika melihat kondisi Covid-19 di Indonesia saat ini, Hermawan mengatakan bahwa banyak rumah sakit rujukan Covid-19 yang sudah penuh.

Baca juga: 8 Aturan Terbaru Keluar-Masuk Jakarta Naik Transportasi Umum Saat PPKM

Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas isolasi mandiri pun penuh tidak hanya di area Jabodetabek namun kota-kota besar lainnya di Indonesia.

“Tenaga kesehatan banyak yang terpapar, sebagian meninggal. Kalau protokol kesehatan tidak diperketat, maka akan semakin banyak orang yang tidak terawat, terlayani, dan meninggal,” imbuh Hermawan.

Sembari menunggu sampai vaksin tersalurkan ke seluruh masyarakat di Indonesia dan terjadi herd immunity, dia menganjurkan agar mobilitas masyarakat diperketat.

Aktivitas yang tidak terlalu penting seperti berwisata atau berkunjung ke tempat yang penuh dengan keramaian pun sebaiknya dihindari.

Baca juga: Tetap Buka, TMII Batasi Kapasitas Wisatawan Maksimal 25 Persen

“Tetap jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan. Protokol kesehatan diperketat karena fasilitas kesehatan penuh. Kalau tidak diperketat, akan banyak yang sakit,” pungkasnya.

Untuk diketahui, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dimulai pada Rabu dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac.

Adapun, vaksin Sinovac telah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).