Melepaskan Sektor Pariwisata dari Bayang-bayang Covid-19

Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenparekraf/Baparekraf pun terus fokus mengembangkan lima destinasi super prioritas di Indonesia, yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

Baca juga: 5 Negara Asia Kehilangan 1,6 Juta Pekerjaan di Sektor Pariwisata Selama Covid-19

Sementaraa itu Kemenparekraf juga terus mendorong kemunculan desa-desa wisata, agar sektor pariwisata langsung berdampak pada kegiatan ekonomi di pedesaan. Saat ini, telah ada 1.838 desa wisata yang tersebar di seluruh Nusantara.

Langkah lain yang diambil Kemenparekraf/Baparekraf adalah bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain termasuk dengan Satgas Covid-19, melakukan kegiatan vaksinasi secara masif dan luas di kalangan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata.

Per 17 Desember 2021, diketahui lebih dari 105 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Pemerintah pun optimistis dapat mencapai tingkat vaksinasi Covid-19 hingga 70 persen pada awal 2022.

Terakhir, untuk membantu menghentikan penyebaran varian baru virus SARS-Cov-2, B.1.1.529 atau “varian Omicron”, Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah tambahan bagi pelancong internasional yang ingin masuk ke Indonesia.

Warga negara asing yang pernah ke Angola, Botswana, Eswatini, Hong Kong, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Zambia, dan Zimbabwe dalam 14 hari sebelum perjalanan mereka ke Indonesia tidak diizinkan masuk ke Indonesia berdasarkan pembatasan baru.

Warga negara Indonesia yang pernah tinggal atau transit di negara-negara “varian Omicron” dapat masuk ke Indonesia dengan karantina wajib selama 14 hari. Untuk pelancong internasional lainnya harus melakukan karantina 10 hari yang berlaku segera pada 2 Desember 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Belajar dari negara lain

Upaya melepaskan sektor pariwisata dari bayang-bayang Covid-19 memang tidak mudah. Beberapa negara lain telah memberikan dukungan keuangan, baik secara langsung atau melalui pinjaman lunak dan jaminan kepada industri pariwisata.

Thailand misalnya mengalokasikan 700 juta dollar AS untuk memacu pariwisata domestik, sementara Vanuatu menawarkan hibah kepada usaha kecil dan menengah. Sementara negara-negara lain di Asia berinisiatif membantu perusahaan di sektor ini supaya menyesuaikan model bisnis mereka dan melatih kembali staf.

Di Jamaika, pemerintah memberikan kelas sertifikasi pelatihan online gratis kepada 10.000 pekerja pariwisata untuk membantu meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, pemerintah Jamaika meluncurkan sebuah platform online yang memungkinkan pembeli di industri perhotelan untuk langsung membeli barang dari petani lokal.

Di Kosta Rika, misalnya, pemerintah memindahkan hari libur nasional untuk sementara ke hari Senin untuk meningkatkan pariwisata domestik dengan memperpanjang akhir pekan.

Barbados, negara kepulauan yang terletak di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik memperkenalkan visa “Stempel Selamat Datang” izin tinggal satu tahun yang memungkinkan karyawan jarak jauh untuk tinggal dan bekerja dari negara tersebut.

Demikian pula, Fiji meluncurkan inisiatif ‘Jalur Biru’ yang memungkinkan kapal pesiar berlabuh di marinanya setelah memenuhi persyaratan karantina dan pengujian yang ketat.

Tentu saja solusi akan berbeda dari satu negara ke negara lain, dan kecepatan serta cakupan pemulihan tentu saja akan bergantung pada perkembangan global. Tapi ada kesempatan penting untuk dimanfaatkan. Di luar prioritas langsung untuk mengurangi dampak pandemi, Indonesia perlu merancang “kenormalan baru” untuk industri pariwisata.

Diversifikasi, beralih ke model pariwisata yang lebih berkelanjutan, dan berinvestasi dalam teknologi baru dapat membantu membentuk pemulihan. Salah satu langkah yang perlu diambil pemerintah Indonesia untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pandemi Covid-19 adalah menggalakkan sinergi antara Parekraf dan UMKM.