Kebiakan baru ini nyatanya mendapat kritikan di media sosial. Beberapa pelaku industri perjalanan berpendapat bahwa kebijakan baru ini dapat berdampak serius terhadap pariwisata Kenya nantinya.
Masyarakat Kenya mengeluhkan bahwa kebijakan penghapusan visa dan pemberlakukan biaya ETA, dinilai berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah untuk menarik 5,5 juta wisatawan dalam empat tahun ke depan.
Seorang pendiri perusahaan startup energi Zuwa Energy menilai kebijakan baru di Kenya ini tentu akan menjadi hambatan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan bisnis.
"Sekarang, artinya tidak ada kemudahan itu, kamu harus merencanakan perjalanan selama empat hari sebelum ke Kenya,” ujarnya.
Menurutnya, ini bukan perihal biaya yang harus dibayar, tetapi lama proses pengurusan dokumen yang diajukan secara online. Kemudian harus menunggu setidakya tiga hari dan menyerahkan dokumen.
Baca juga:
Seorang eksekutif penerbangan bernama Sean Mendis menilai kebijakan baru ini dinilai tidak akan berdampak baik bagi pariwisata di Kenya.
Pasalnya, ketika negara-negara di dunia saat ini menawarkan akses tidak terbatas untuk menarik wisatawan, Pemerintah Kenya justru melakukan hal sebaliknya.
Sebelumnya, diberitakan Kompas.com (17/12/2023) Pemerintah Kenya mengatakan akan mencabut syarat bisa untuk kunjungan dari semua negara mulai Januari 2024.
Presiden Kenya, William Ruto mengatakan, untuk menggantikan fungsi pengajuan visa, pemerintah Kenya akan membangun platform digital untuk memastikan semua pengunjung asing mendapatkan izin kunjungan elektronik sebelum tiba.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.