Pemulihan Ekonomi Pariwisata

PANDEMI Covid-19 memberi banyak pelajaran pada kita, terutama jika dikaitkan dengan sektor pariwisata yang sedang digalakan oleh pemerintah.

Pandemi membuat sektor pariwisata mendadak redup karena pemerintah harus memberikan prioritas pada kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan logika pariwisata.

Atas nama protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19, mobilitas masyarakat harus dibatasi. Sementara itu, sektor pariwisata sangat bergantung pada kebijakan pro-mobilitas.

Untuk itu, pemerintah juga harus belajar banyak dari bencana pandemi ini, terutama terkait ambisi sektor pariwisata.

Pandemi memberikan pesan secara jelas bahwa sektor pariwisata, dengan segala kemilau ekonominya, juga memiliki kelemahan yang justru sangat merugikan jika tidak dipahami dengan benar.

Sektor pariwisata sangat bergantung pada waktu (season) dan mobilitas masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun global.

Artinya, sektor pariwisata yang sangat ditentukan oleh tingkat kunjungan wisatawan bisa mendadak mati suri karena pembatasan pergerakan penduduk yang diterapkan pemerintah atau atas keputusan otonom masyarakat.

Dengan kata lain, setelah pandemik berlangsung kurang lebih dua tahun, semuanya menjadi jelas bahwa sektor pariwisata yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai sektor masa depan justru terdisrupsi sedemikian rupa.

Fokus pemulihan ekonomi

Namun sepanjang tahun 2021, secara sektoral pemerintah nampaknya salah fokus. Pemerintah, sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di saat pandemi sektor pariwisata harus diselamatkan dan digenjot lebih masif lagi.

Padahal sektor pariwisata hanya bisa diandalkan saat kondisi ekonomi normal dan pendapatan masyarakat untuk kebutuhan dasar tidak terancam oleh ketidakpastian hari esok.

Faktanya di saat pandemi, masyarakat justru sedang fokus pada pendapatan dan pengamanan pemasukan untuk menjamin kepastian kebutuhan dasar, bukan untuk "leisure."

Sementara di sisi lain, tingkat ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi membuat kelas menengah menahan diri untuk mengonsumsi produk-produk berjenis "leisure."

Dengan fakta itu, pemerintah semestinya tidak meletakan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas penyelamatan, tapi memikirkan bagaimana cara untuk mempercepat normalisasi ekonomi agar kemudian sektor pariwisata bisa didorong untuk bangkit kembali.

Jika pemerintah justru memilih sektor pariwisata sebagai prioritas normalisasi, tapi lamban dalam menormalisasi ekonomi rakyat, terutama daya beli masyarakat Indonesia, pemerintah justru seperti memasang penyaring air di hilir alias bukan menghilangkan sumber pencemaran airnya.

Tentu hasilnya akan sangat sulit dicapai. Dalam konstelasi interaksi kebijakan yang demikian, sektor pariwisata tentu akan kebal (netral) terhadap berbagai intervensi selama keadaan ekonomi belum normal.