Biro Perjalanan Wisata Butuh Bantuan Pemerintah untuk Bangkit

KOMPAS.com - Pelaku biro perjalanan wisata di Indonesia membutuhkan bantuan pemerintah untuk bangkit kembali.

Bantuan dibutuhkan, terutama jika perbatasan negara telah dibuka dan wisatawan mancanegara (wisman) bisa berwisata di Tanah Air. 

Banyak biro perjalanan wisata yang tidak memiliki pendapatan akibat pandemi Covid-19. Tak sedikit pula yang berjuang mempertahankan karyawannya. 

Baca juga: Cerita Biro Perjalanan Wisata Alih Profesi dan Jual Aset untuk Bertahan Selama Pandemi

"Kalau perusahaan kami untuk (pariwisata) inbound yang jadi tanggung jawab saya di Bali, 90 persen karyawan kita rumahkan, tidak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Mereka masih berstatus karyawan, kita masih beri mereka gaji yang sangat minim sekali," kata General Manager Inbound Pacto Ltd., Freddy Rompas.

Ia menyampaikan hal tersebut saat Online Seminar Ke-44 yang diselenggarakan oleh Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA), Jumat (20/8/2021). 

Freddy menambahkan, pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah untuk beroperasi kembali. 

"Pada waktu kita mau start  (mulai) di awal, untuk start kita harus approach (mendekati) wholesalers (di luar negeri). Kita bukan hanya angkat telepon, (tapi) kita harus ikut trade show, kita harus cari tahu (wholesalers) yang masih hidup. Itu saya yakin pasti kita membutuhkan bantuan dari pemerintah," jelasnya. 

Baca juga: Perusahaan Bus Wisata di Jogja Jual Unit Bus untuk Tutup Kerugian

Baginya, proses meyakinkan wholesalers di luar negeri agar mau bekerja sama dan berinvestasi di destinasi di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan wisman ke Nusantara, tidaklah mudah.

Pihaknya juga harus langsung datang ke lapangan, sehingga membutuhkan biaya besar dan strategi yang bagus.