Kompas.com - 15/08/2022, 19:35 WIB

KOMPAS.com - Komunikasi, termasuk diskusi, dinilai sebagai salah satu kunci terkait upaya konservasi dan pemulihan ekonomi di Labuan Bajo, sehubungan dengan penerapan tarif masuk baru Rp 3,75 juta ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), per 1 Januari 2023.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, pihaknya membuka peluang masukan dan dialog agar terciptanya diskusi yang efektif.

Baca juga:

"Jadi tidak ada lagi yang mendisrupsi operasi pariwisata dan ekonomi kreatif, namun memang harus kita jelaskan secara rinci karena ternyata beberapa isu yang timbul itu karena masalah komunikasi," jelasnya dalam Weekly Press Briefing secara daring, Senin (15/8/2022).

Ia melanjutkan, dalam pola perbaikan komunikasi publik, semua pihak dinilai mendukung dan memahami apa yang menjadi landasan utama peningkatan aspek kualitas dan berkelanjutan di destinasi wisata tersebut.

"Ternyata, memang dengan komunikasi yang lebih baik kita bisa menyampaikan niat kita sesuai arahan Presiden untuk upaya konservasi dan pemulihan ekonomi dilakukan secara beriringan," tuturnya. 

Baca juga: Mempersoalkan Skema Bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo

Sebagai informasi, dilaporkan oleh Kompas.com, Selasa (9/8/2022), tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo yang sebesar Rp 3,75 juta ditunda hingga 1 Januari 2023. Awalnya tarif itu akan diterapkan mulai 1 Agustus 2022.

Penerapan tersebut mengundang tanggapan yang beragam, termasuk protes dari para pelaku wisata setempat.

Sandiaga menjelaskan, penundaan tersebut berdampak positif terhadap pariwisata di Labuan Bajo. Salah satunya juga berkat Festival Golo Koe di Labuan Bajo pada 8-15 Agustus 2022.

Baca juga: Pelaku Wisata Demo Tarif Pulau Komodo, Menparekraf Ajak Diskusi

"Setelah kita tunda selama seminggu lebih, akhirnya alhamdulilah aktivitas berwisata di Labuan Bajo sudah Kembali normal dan Festival Golo Koe di Labuan Bajo di 8-15 agustus 2022 ini telah menumbuhkan pariwisata," katanya.

"Kita akan buka peluang untuk dialog (dengan) pelaku pariwiwsata dan kita akan dengarkan, mencatat, dan menampung semua keluhan dan masukan agar transisi menuju tarif baru 1 Januari 2023 bisa berlangsung mulus. Kita pastikan solusi terbaik dalam upaya konservasi dan pemulihan ekonomi secara beriringan," imbuhnya.

Baca juga: Pengunjung Pulau Komodo Harus Scan QR Code INISA, Ini Caranya

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.